Aksi 287 Berjalan Tertib, Perppu Ormas Bukti Kepanikan Pemerintah

Peserta Aksi 287 menuju Monas, Jumat (287/7) mengecam pemerintah yang menerbitkan Perppu Ormas (foto:ist)

Aktual
Typography
TIBYAN -- Massa Aksi 287 yang  menentang terbitnya Perppu Ormas dan pembubaran HTI, Jumat (28/7), mengirimkan 20 orang perwakilan  ke  Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan gugatan Judicial Review atas nama Ketua Tim Advokasi Ormas Islam untuk Keadilan.
 
Sebelum bubar, mereka sempat berorasi. Massa tetap menginginkan pemerintah segera mencabut Perppu Ormas yang dinilai menyudutkan ormas Islam di Indonesia.
 
Kapolda Metro Jaya yang baru, Inspektur Jenderal Idham Azis mengapresiasi aksi 287 menolak Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tengang Organisasi Masyarakat berakhir dengan tertib. Menurut Idham, pengunjuk rasa berikut pimpinannya menunjukkan komitmennya menjaga ketertiban umum ketika berunjuk rasa pada Jumat, 28 Juli 2017.  
 
Aksi 287 dilakukan untuk mendesak pencabutan Perppu Ormas sekaligus mengawal uji materi Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Aksi ini dilaksanakan dengan titik kumpul di Masjid Istiqlal sebelum long march ke Mahkamah Konstitusi. Massa yang bergerak melewati monumen Monas  mengibarkan bendera tauhid sambil menyerukan “Cabut Perppu Ormas” .
 
"Ini menunjukkan rezim sekarang sedang panik, berbagai macam cara dilakukan salah satunya dengan penggembosan melalui Perppu Ormas," ujar Deklarator Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo (Ustaz Sambo) di atas mobil komando. 
 
Sebelum turun ke jalan, diperkirakan sekitar 5 ribu peserta Aksi 287 untuk menolak Perpu Ormas, mengikuti sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dalam ceramahnya, khotib sholat Jumat, Yusnar Yusuf mengingatkan agar umat Islam menjadi pemberi saran yang solutif.
 
Yusnar yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Umat Beragama, mengatakan, umat Islam tidak  melahirkan pemikiran dan tindakan yang primitif, emosional dan hanya menjadi golongan yang hanya bisa mengkritik dan merusak. "Umat Islam harus menjadi pemberi saran yang solutif," katanya.
 
Terkait uji  materi  ke MK, juru bicara GNPF MUI, Kapitra Ampera, sebelumnya mengingatkan, bahwa uji materi Perppu tersebut bukanlah untuk menolak pembubaran HTI, tapi demi kepentingan demokrasi karena Perppu tersebut mengancam kehidupan masyarakat.
 
Yang menarik dari Aksi 287 kemarin, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai ikut terjun ke tengah tengah peserta Aksi 287. Ia menyatakan penerbitan Perrpu selain melanggar procedural juga melanggar HAM. (lya)