15
Fri, Nov

Menagih Tanggung Jawab Pembantu Presiden

Editorial
Typography

TIBYAN-- BOLEH diibaratkan apa saja. Ibarat gayung bersambut, misalnya. Atau juga : berbalas pantun. Yang pasti gejala saling membalas dan sangat membahayakan kini sedang melanda negeri ini. Membahayakan bagi keutuhan NKRI yang justru belakangan ini sengaja digaung-gaungkan sementara politisi lewat teriakan massa yang dimobilisir, demi mendapatkan dominasi politik, lalu berharap dapat meraih kemudi yang akan menentukan arah ke mana kapal Republik Indonesia akan berlayar.

Beberapa aksi, beberapa kali gerakan aksi bela Islam, yang digelar umat di bawah pimpinan para ustad yang merupakan reaksi terhadap penistaan agama yang dilakukan seorang Gubernur, dan nyata-nyata sebagai ekpresi umat dalam menuntut segera ditegakkannya hukum, telah dengan sengaja dibungkus dan dipersepsi oleh pihak tertentu sebagai aksi intoleran, radikalisme yang mengancam NKRI. Bahkan sebagaimana dilontarkan seorang tokoh muslim yang selama ini ‘’dituakan’’ , ancaman NKRI itu sudah pada tahap yang sangat membahayakan.

Tak bisa dipungkiri, aksi-aksi umat yang sengaja dipersepsi dan dibungkus sebagai aksi yang mengancam NKRI membuahkan reaksi berkepanjangan. Bahkan pasca jatuhnya vonis terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah tokoh Islam/Majelis Ulama Indonesia ditolak hadir di Kalimantan Barat, lalu warga Aceh menolak Gubernur Kalimantan Barat. Yang teranyar adalah Fachri Hamzah selaku representasi politisi muslim ditolak oleh masyarakat Manado.

Mungkin, kenyataan ini menggembirakan bagi mereka mereka yang menyimpan agenda tersendiri. Tetapi tentu saja tidak bagi kita yang betul betul haqqul yakin akan kebenaran ideologi Pancasila apabila dijalankan secara benar.

Setelah kasus penolakan Fachri Hamzah di Sulawesi Utara, tidak ada jaminan bahwa perlakuan serupa tidak akan terjadi kepada politisi lain di daerah lainnya. Yang dikhawatirkan adalah, seorang politisi atau tokoh yang dipersepsi ‘’tidak sama dengan kita’’, misalnya, akan ditolak kehadirannya di daerah lain sebagai reaksi atas kasus penolakan di Sulut. Lalu kemudian akan dibalas lagi oleh warga di Kalimantan Tengah terhadap tokoh lainnya. Lalu kemudian penolakan serupa juga bisa terjadi di NTB atau daerah lainnya, dan akan dibalas di NTT atau provinsi lainnya. Akan menjadi apa negeri kita?

Sayangnya, sejauh pengamatan kita, kasus ini seolah dibiarkan. Kasus ini seolah-olah menjadi test case bagi keutuhan republik ini. Kalau hasil pengamatan kita ini dapat dibenarkan, sungguh, ini adalah sebuah permainan dengan api. Bermain api bisa saja membakar semuanya, memporak porandakan apa saja, kalau tidak hati hati.

Sudahlah pasti, kasus usir mengusir tokoh atau politisi oleh warga di satu daerah ini harus dihentikan sesegera mungkin. Tidak ada kata menungggu. Tidak ada kata mengharap turunnya instruksi dari atas. Ini adalah tugas utama para pembantu presiden yang bertanggungjawab atas keamanan seantero negeri ini.

Mereka yang bertanggung jawab atas keamanan negeri ini haruslah segera mengambil langkah yang kita yakini sudah ada SOP atau Protapnya. Seyogianya menghadapi kasus ini tak lagi bicara dari menelusuri apa penyebab apa dan siapa yang mendahului siapa, siapa yang memulainya. Tapi segeralah padamkan api itu mumpung masih kecil.

Untuk memadamkan kasus yang tak tertutup kemungkinan akan menjadi spiral kekerasan serupa dari satu daerah ke daerah lainnya ini, tidak perlulah mencari siapa yang bersalah. Tapi haruslah dengan melihat kenyataan, menolak seseorang datang ke suatu wilayah adalah pelanggaran hukum, pelanggaran HAM dan pelanggaran asas kepatutan. Karenanya, haruslah dilarang dengan keras. Tentu saja tindakan keras dilakukan sesuai koridor hukum .

Aksi kuratif atau aksi represif tentu tidak lebih baik dari tindakan preventif. Dalam kaitan inilah kemudian, secara simultan pemerintah harus mengundang semua tokoh negeri, duduk bersama membicarakan masalah, dan mengingatkan jangan ada di antara kita yang bermain api, jangan ada dusta di antara kita.

Saatnya Presiden Jokowi meminta laporan pertanggung jawaban para pembantunya yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam negeri. Presidenlah yang menilai, apakah yang bersangkutan masih layak dipertahankan, atau memang harus sudah dimundurkan. Semoga. (TIBYAN/lya)