25
Sun, Aug

Pendamping Bupati Bekasi Harus Berani dan Mengerti Hukum

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2017-2022, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/6/2019). (Irfan Al-Faritsi/ayobandung.com)

Hot Issue
Typography

TIBYAN.ID, Bekasi - Bursa Wakil Bupati Bekasi terus ramai menjadi perbincangan. Semua elemen menunggu sosok Wabup yang akan mendampingi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Proses pendafatran pun masih berlangsung untuk kemudian dilakukan seleksi oleh Partai Golkar sebagai partai pengusung.

Untuk sosok yang tepat menjadi wabup mendampingi Bupati Bekasi Eka, Praktisi Hukum Iqbal Dault Hutapea memberikan pendapatnya agar yang menjadi Wabup Bekasi yang berani dan mengerti hukum.

Hal itu berkaca pada kasus yang menjerat Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin lantaran minimnya pengetahuan dibidang hukum sehingga melabrak aturan yang ada.

"Yang cocok untuk mendampingi Pak Eka setelah ditetapkan sebagai bupati definitif, maka dibutuhkan sosok wakil bupati dengan karakter dan profil yang mengerti betul aspek-aspek hukum dan kredibilitas. Itu indikatornya,"kata Iqbal Dault ketika dihubungi, Selasa (2/7/2019).

Iqbal menilai persoalan fundamental yang dihadapi Kabupaten Bekasi saat ini adalah persoalan hukum dan berani untuk berbuat baik.

Karena itu Kabupaten Bekasi memperlukan sosok pendamping Bupati Bekasi yang mengerti betul soal hukum.

"Jika Pak Eka mengambil wabup yang mengerti bidang hukum, diharapkan dapat mengambil kebijakan yang cepat, tepat dan mempunyai hasil yang baik mengatasi persoalan," jelas dia.

Selain itu, kata Iqbal, masyarakat tidak akan dirugikan dalam setiap pengambil kebijakan sehingga memiliki kepastian dalam bidang hukum, terutama iklim investasi.

"Ingat ya, kasus yang menimpa Neneng Hasanah dan perangkat OPD akibat tidak mengertinya regulasi hukum," ujarnya.

Iqbal menuturkan sosok wabup juga diharapkan dapat sepenuhnya mengabdi untuk Kabupaten Bekasi dan tidak membawa kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Jika ingin terciptanya pemerintahan yang good goverment, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang memiliki reputasi, harus dapat menegakkan kebijakan tanpa terindikasi korupsi.

"Ini sangat penting, perlu pendamping yang mempunyai track record dalam penegakan hukum," ucapnya.

Baiknya selain dibidang hukum menurutnya wabup juga harus diisi kalangan profesional ataupun pengusaha yang memiliki kredibilitas.

 

Sumber : Wartakota.Tribunnews