Simak berbagai info Tibyan Islamic Centre KH Noer Alie Bekasi melalui media sosial Twitter (@islamicbks), Facebook (https://www.facebook.com/islamiccentrebekasi/), Instagram (@islamicentrebks) || Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi (islamiccentrebks@gmail.com)

Mengawal Pembangunan Melalui Ruang Publik

Amin Idris / Tibyan.id

Kalam
Typography

TIBYAN.ID, Bekasi -- Di Bekasi pernah didirikan Pusat Kajian Manajemen Startegis (PKMS). Pendirinya antara lain Hans Munthahar, Siswadi, DR Abdul Khoir, Haris Budiono dan beberapa pemerhati pembangunan lainnya. PKMS fokus melakukan telaah pembangunan, misalnya kajian tentang ruang public.

Menurut Hans, ruang adalah aset strategis. Ruang adalah tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, sumber daya alam karunia Allah SWT. Nah di Jawa Barat, ruang sebagai aset penting ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat Jabar secara optimal, terkoordinasi, terpadu dan selefektif.

Padahal dari ruang bisa terbentuk pembangunan pembanguna lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan yang serasi dan seimbang.
Menurut Hans, ini persoalan serius di Jawa Barat. Untuk mengoptimalkan asset anugerah Allah ini perlu perencanaan yang cermat dan terarah. Dalam pelaksanaannya harus amanah dan bijaksana agar tidak merusak lingkungan hidup.
“Munculnya proyek proyek strategis di Jabar ini menantang saya untuk masuk, bukan sekadar menyaksikan dari jauh proses itu, tapi akan membentengi Jabar dari pembangunan yang hanya berorientasi menguntungkan investor” kata Hans.

Karena itulah ia pada pemilu 2019 ini mencalonkan diri untuk menjadi caleg dari PBB untuk Jabar. Melalui PKMS saja kajian ini hanya ada di ring luar. Tapi alangkah bagus dan bermanfaatnya bila kelak DPRD bermitra dengan institusi institusi ahli dalam mengawal pembangunan di Jabar.

Kota di Jabar saat ini masih belum tertata dengan baik. Kegiatan primer dan sekunder berbaur dan semrawut. Akibatnya lalu-lintas antar kota berbaur dengan lintasan local kota, dengan pusat perdagangan, pasar dll. Akibatnya bukan hanya kemacetan yang timbul tapi kota menjadi sumpek dan tidak menarik untuk disinggahi.
Belum lagi kalau dilihat dari makin sempitnya ruang pembangunan di Jakarta, maka imbasnya adalah Jawa Barat. Properti, pusat hiduran, transportasi, pusat perdagangan pasti akan menyita Jawa Barat sebagai wilayah perluasannya atau Banten ke sebelah baratnya.

Saat ini saja kita bisa lihat banyak proyek property yang besar besar sudah bertumbuh, pembangunan kreta cepat, pembanguna pelabuhan, airport dan sebagainya yang tentunya layak untuk dipertanyakan, apakah semua itu sudah melewati fase penelitian yang mendalam. Ketika sebuah pembangunan hanya berorientasi pada aspek mempertimbangan kepentingan investor dan keuntungan matrial, maka bisa dipastikan aspek lingkungannya, keberlangsungannya, kenyamanannya akan terganggu.

Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan itu yang peran besarnya ada di legislative. Saya akan coba menawarkan kepada rakyat jabar untuk bisa dipercaya mengisi posisi itu. Istilahnya, menjadi pengawal pembangunan Jawa Barat. Wallohu a’lam. (AB)