25
Wed, Nov

Otokritik Pergerakan : Kalau Bakalnya Sama-sama Brengsek...

SEJUMLAH BURUH MENGIKUTI AKSI LONG MARCH (ANTARA FOTO/FAUZAN/FOC)

Wawasan
Typography
TIBYAN.ID - Aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja selesai dengan mengenaskan. Ratusan mahasiswa, buruh dan anak anak “dikandangin” di Polda Metro Jaya. Tentu di banyak Polda lain juga sama. 
 
TV dan media mainstrem pun gencar memberitakan dampak buruknya aksi ini. Beberapa mobil hangus terbakar, halte halte dibakar, pagar dan taman taman jalan dirusak. Angka kerugian pun mereka bolak balik menyebutkannya ratusan milyar.
 
Dari sisi pencitraan aksi ini diberi label aksi anarkis. Merusak dan merugikan. Pesannya, jangan ulangi lagi.
 
Sama seperti aksi sebelumnya, penolakan terhadap UU HIP. Aksi turun ke jalan sebagai bentuk penolakan “penyimpangan” tafsir pancasila dihadang tim pemukul Polri dengan aksi lempar gas air mata dan peluru yang katanya hampa. Korban jatuh, beberapa fasilitas umum rusak, beberapa mobil terbakar, kerusakan diekspose media.
 
Endingnya, aksi itu juga disebut anarkis. Merugikan. Merusak fasilitas umum. Berulang-ulang Tv dan media mainstream mengulas kejadian ini. Pesannya sama, jangan ulangi lagi.
 
Bahkan ketika kita ingat kembali bagaimana aksi bela Islam yang puncaknya pada aksi 212. Tidak ada aksi yang bisa mengerahkan massa sampai sebesar itu. Saya tidak menyebut jumlah angka, ini jadi perdebatan. Tapi ini aksi terbesar dalam catatan aksi massa di tanah air. Namun apa yang terjadi? Pasca aksi itu, rakyat sama saja tidak bisa memiki kekuatan apa apa. 
 
Akan sama halnya dengan pasca aksi UU Cipta Kerja kali ini. Saya bisa prediksi, UU itu akan tetap diberlakukan. Teriakan buruh, mahasiswa, dosen, pengamat, analis politik, tidak akan memberi pengaruh apa apa. The show must go on.
 
Sekadar flashback, mari kita lihat, bagaimana Soeharto mengakhiri kekuasaannya. Dia naik tahta lagi karena Harmoko ketua DPR/MPR meyakinkannya bahwa rakyat Indonesia masih percaya. Rakyat masih menghendakinya berkuasa lagi. 
 
Ternyata inilah sumber masalahnya. Laporan Harmoko itu rupanya ABS. Buktinya, beberapa lama setelah dilantik, aksi massa berhasil menguasai gedung parlemen. Saat itu, Harmoko berbalik arah. Dia tidak mempertahankan keputusannya, malah meminta Pak Harto mundur.
 
Andai pak Harto cuek terhadap aspirasi itu. Andai aksi massa saat itu dihadapi dengan kekerasan. Andai pak Harto ngotot. Pasti babak belur, berdarah darah. Bangsa ini terpecah. 
 
Demi stabilitas, pak Harto memilih berhenti. Ada kepentingan lain di atas ego kekuasaannya, yakni kepentingan keutuhan bangsa. 
 
Jadi, intinya Orde Baru di tangan Pak Harto masih memberi ruang suara publik. Ketika diterjang aksi demo naluri kenegarawanannya bangkit. Dia mendengar lalu dia berhenti. Meski seandainya dia menolak, dia bisa. Saat itu kekuatan selama 30 tahun yang dibangunnya masih sangat powerfull.
 
Saat ini, setelah 30 tahun berlalu apa yang terjadi? Poros kekuatan telah terdistribusi. Ada di PDIP, ada di parlemen dan ada di istana tentunya, ada di para mantan jenderal dan ada di angkatan bersenjata dan pastinya di Polisi. 
 
Di atas itu ada kekuatan yang luar biasa, yakni jaringan pemodal. Mereka keliatannya terorganisir dengan baik dibawah kekuatan modal. Mereka yang menjadi ATM oligarki ini dengan dalih investasi. Hasilnya, tak tergoyahkan. Maka aksi-aksi massa ini sepertinya hanya dianggap angin lalu. Shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarjiu’un
 
Makanya begitu percaya dirinya PDIP kelak akan tetap menjadi pemenang pemilu meski Megawati pernah menyatakan bahwa sorga neraka itu hanya ilusi. Padahal mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim.  Mega tidak takut ditinggal pemilihnya meskipun soal surga dan neraka itu adalah bagian keimanan umat Islam
 
PDIP juga percaya diri menginisiasi tafsir mengejutkan tentang Pancasila jadi Ekasila dan Gotongroyong. Padahal ini adalah manifestasi tafsir yang berbau Nasakom. Mega juga tidak takut meski mayoritas orang Indonesia masih menolak Komunisme. 
 
Karena itu, apapun yang dilakukan rejim Jokowi tidak akan terusik hanya oleh aksi-aksi. Sebanyak apapun massa diturunkan, selogis apapun narasinya disusun, setertib apapun gerakan itu dilakukjan, Jokowi tidak akan mendengar. Dia telah masuk dalam skema oligarki kekuasaan yang tak bisa lagi mendengar, tak lagi melihat dan tak lagi merasakan apa yang disampaikan rakyatnya.
 
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk meluruskan kekuasaan? Mari belajar dari Raden Mas Antawirya, putra Hamengkubuwono III yang bergelar Pangeran Diponegoro. Dia menolak menjadi raja karena kerajaan sudah dikuasai kolonial. Seluruh kebijakan dan titah raja disetir penjajah. Raja dan keluarganya dibalur kesenangan dan disuguhi aneka birahi hingga lupa diri.
 
Strategi Diponegoro beda dengan Prabowo. Diponegoro tidak mau, bahkan untuk menjadi raja sekalipun. Karena dia yakin tidak akan efektif. 
 
Dia memilih mengungsi dan mendalami Islam. Diperkuat hablum minalloh, dia perdalam kekuatan bathinnya. Sampai pada akhirnya dia bangkit dan menggelorakan perang sabil. 
 
Nah pergerakan saat ini, kenapa tidak didengar oleh Alloh, bisa jadi karena para pejuangnya masih jauh dari Alloh. Kalau bakalnya sama sama brengsek, mending biarin aja yang ini. Begitu kira-kira kata bijaknya sebagai otokritik pergerakan. (abubagus)