DPR SerukanTolak Perppu Diktator, Begini Tanggapan Wiranto

Wk Ketua DPR Fadli Zon menyerukana agar Perppu Ormas ditolak (foto: parlementaria)

Hot Issue
Typography
TIBYAN -- Kecaman dan kritikan yang dilontarkan  berbagai  kalangan kepada pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, agaknya mendapat ‘’sambutan’’ dari  para pembantu Presiden Joko Widodo.
 
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamananan Wiranto, Kamis (13/7)  mengatakan penerbitan Perppu hanya untuk menyelamatkan ideologi bangsa, yakni Pancasila.
 
 "Apa salahnya sih menyelamatkan bangsa dari ancaman ideologi," ujarnya di sela sela peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di  TMII, Jakarta Timur. Wiranto berharap upaya itu dapat didukung oleh seluruh elemen bangsa. Karena itu merupakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan dasar negara dari ancaman orang yang tak bertanggung jawab.
 
Sebelumnya, berbagai kalangan mengkritik keluarnya Perppu tersebut,  di mana kondisi yang ada tak cukup menjadi alasan mendesak dikeluarkannya sebuah Perppu. Selain mendapat perlawanan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas Islam yang menjadi inceran pemerintah untuk dibubarkan,
 
Direktur Imparsial, Al Araf  memandang, penerbitan Perppu Ormas ini sebagai langkah yang tidak urgen. Penerbitan Perppu itu sebagai langkah terburu-buru dan bersifat reaktif, serta tidak didukung dengan alasan-alasan yang kuat.
 
Menurut Al Araf, Rabu (12/7), Perppu Ormas hanya bisa dikeluarkan apabila negara sedang dalam keadaan genting dan memaksa pemerintah untuk melakukan stabilisasi nasional. Sedang hari ini Indonesia sedang tidak dalam kondisi tersebut, terutama terkait Ormas. Secara politik dan keamanan,  tak  ada ormas di Indonesia yang secara nyata dan jelas melakukan gerakan yang mengancam kedaulatan negara ini, seperti halnya ISIS di Marawi. 
 
Araf menyebut, UU No 17 tahun 2013 sudah bisa mengatur tentang pembubaran ormas, mulai dari langkah-langkah persuasif sampai pembubaran.
 
Melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, HTI berencana menggugat Perpu ini ke Mahkamah Konstitusi.
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengeluarkan kecaman. Politisi Gerindra ini
 
menilai pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru. Menurutnya, semangat tersebut dapat dilihat dari beberapa hal.
 
“Misalnya saja, Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan. Begitupun  Pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas, juga dihapuskan,” kata Fadli,  sebagaimana dapat dilihat di laman  Parlementaria, Kamis (13/7)
 
Bahkan, tambah Fadli, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan. Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dimana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013.
 
“Artinya, kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah, juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita,” tegas politisi F-Gerindra itu.
 
Fadli juga mempertanyakan ihwal kegentingan dalam Perppu ini. Jika kita merujuk pada konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu,  Perppu dikeluarkan dalam suatu kondisi kegentingan yang memaksa.
 
“Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu? Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif. Tidak bisa parsial,” kata Fadli seolah bertanya.
 
Justru sebaliknya, Fadli memandang adanya Perppu ini akan memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat. Perppu ini syarat ancaman terhadap kebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E. Perppu ini mengandung semangat yang sangat jauh dari semangat demokrasi.
 
“Perppu tersebut berpotensi menjadi alat kesewenangan Pemerintah untuk membubarkan Ormas-Ormas yang kritis terhadap Pemerintah, tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan. Dan hal itu berbahaya bagi jaminan keberlangsungan kebebasan berserikat di Indonesia,” imbuh Fadli.
 
Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga menekankan bahwa, menurut UU MD3 pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang diajukan pemerintah.
 
“Artinya, jika berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat, DPR memiliki dasar untuk menolak Perpu tersebut. Menurut saya, Perppu ‘diktator’ ini harus ditolak,” tutup Fadli (lya)