Soal Perppu Ormas, Pemerintah Paksakan Kegentingan

Akiansi Umat Islam Menolak Perppu Ormas di Jakarta, Selasa (18/7) (foto:amanah)

Hot Issue
Typography
TIBYAN – Peneliti dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dalam acara diskusi ILC yang ditayangkan "tvone", Selasa malam (18), melengkapi sejumlah argumen para pihak yang mematahkan alasan pemerintah mengeluarkan Perppu (Peraturan Pengganti Undang Undang) Nomor 2, Tahun 2017, atau dikenal Perppu Ormas baru.
 
Titik fokus bahasan dalam diskusi itu, antara lain soal kegentingan memaksa yang menyebabkan pemerintahan Presiden Joko Widodo melahirkan Perppu. Gerung yang menilai, para pembicara dari ‘’pihak’’ pemerintah banyak yang hanya ngoceh, menyatakan saat ini yang terjadi sebenarnya bukanlah suatu keadaan genting yang memaksa, melainkan memaksakan kegentingan.
 
Kegentingan (keadaan) yang memaksa merupakan satu prasyarat dikeluarkannya Perppu selain kekosongan hukum. Dalam hal ini, sebelumnya dua pakar hukum kondang, Todung Mulya Lubis dan Yusril Ihza Mahendra berbeda pendapat soal hal ini. 
 
Todung berargumen, keadaan genting yang "memaksa" pemerintah mengeluarkan Perppu itu ada. Sedangkan Yusril mengatakan sebaliknya.
 
Menurut Yusril, sebelas hari setelah Perppu dikeluarkan, tak ada tindakan pembubaran Ormas. 
 
Sedangkan Todung menganalisa, pemerintah memiliki alasan mendasar yang mengancam Pancasila dan NKRI, sehingga kegentingan memaksa menjadi alasan lahirnya Perppu Ormas. Secara pribadi ia juga melihat adanya gerakan kelompok-kelompok tertentu yang mengancam NKRI.
 
Pernyataan Yusril sejalan dengan pendapat Rocky Gerung. ‘’Katanya genting, tapi kok ormasnya tidak defenitif, malah (pemerintah) takut-takut menyebut siapa ormas yang dimaksud? ‘’
 
‘’Mendagri (Tjahjo Kumolo) ketika ditanya bang Karni apakah ormas itu adalah HTI, malah jawabnya tidak hanya HTI. Lalu apakah semua ormas di Indonesia ini membuat kegentingan?” gugat Rocky yang mengulas pertanyaan host tvone kepada Mendagri sebelumnya.
 
Desakan pengeluaran Perppu Ormas ini muncul usai badai aksi dan reaksi terkait ‘’penistaan agama’’ yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Badai mereda seiring usainya Pilkada di mana Ahok kalah telak dari pasangan Anies – Sandi, dan jatunya vonis 2 tahun penjara kepada Ahok.
 
Perppu Ormas digadang-gadang oleh para pihak, termasuk pendukung Ahok, untuk menindak ormas radikal dan intoleran, yang anti-Pancasila dan ingin merombak NKRI. Munculah kemudian nama Hizbut Tahriri Indonesia (HTI) yang selama ini memang dikenal berjuang dengan semboyan menegakkan khilafah Islamiyah.
 
Munculnya Perppu Ormas yang mengamputasi berbagai pasal pada UU Ormas sebelumnya (Undang-undang Nomor 17, tahun 2013) kemudian ditanggapi oleh berbagai kalangan, terutama aktivis Islam, sebagai gejala diktatorial pemerintah. Tanggapan atau reaksi ini sejalan dengan gencarnya para pihak Islamophobia mengumandangkan bahwa Indonesia saat ini sudah masuk dalam tahap bahaya karena gerakan-gerakan intoleran dan radikal.
 
Gerakan aksi bela Islam yang sejatinya menuntut keadilan terkait kasus penistaan agama, sengaja dipersepsi sebagai gerakan intoleran dan radikal, walau fakta menunjukkan gerakan-gerakan itu selalu berjalan damai.
 
Terkait tuduhan umat yang radikal dan intoleran ini sendiri, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga bicara pada acara ILC (Indonesia Lawyer Club), Selasa malam (18/7), tegas menyatakan, 99,9 persen umat Islam di Indonesia itu adalah masyarakat muslim moderat. 
 
‘’Di setiap kumpulan ada kambing hitam, tapi apa mau semua kambing dihitamkan, ini saya ndak terlalu paham,’’ pungkas Rocky Gerung. (lya)