Dikritik, Pemerintah Cabut Badan Hukum HTI

Salah satu aksi massa HTI di Jakarta beberapa waktu lalu (foto: dok )

Hot Issue
Typography
TIBYAN –  Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham) akhirnya mencabut status badan hukum yang dimiliki organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan ini, selang delapan hari setelah pemerintah mengeluarkan Perppu kontroversi (Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2, Tahun 2017) yang mendapat kritikan banyak pihak.
 
Pencabutan badan hukum HTI itu disampaikan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham, Freddy Harris dalam jumpa pers di Kantor Kemkumham, Rabu pagi (19/11). Sebelumnya, pemerintah banyak dikecam dalam mengeluarkan Perppu Ormas ini. (baca juga: Pemerintah Memaksakan Kegentingan)
 
"Secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” ujar Freddy di Kemkumham, Jakarta, Rabu, (19/7)
 
Adapun sebaliknya, sambung Freddy, perkumpulan / ormas yang tidak memenuhi syarat administrasi, maka pihak Kemkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas tersebut.
 
Freddy menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.
 
“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” ujar Freddy.
 
Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2, Tahun 2017, Pasal 80A. Menurut Freddy, jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini maka dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Silahkan mengambil jalur hukum,” tegas Freddy singkat.(lya)