Tidak Ada Ulama yang Anti Pancasila

Gerakan Aksi Bela Ulama beberapa waktu lalu (foto: dok)

Hot Issue
Typography
TIBYAN  --  Bersamaan dengan tindakan pemerintah yang mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ketua Umum PB NU KH Aqil Siradj mengingatkan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah tidak boleh lagi diperdebatkan.
 
"Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak boleh lagi diperdebatkan, jadi tak perlu mendebatkan apakah negara ini masih Pancasila atau bukan," kata Said Aqil di Ambon, Rabu malam.
 
Pernyataan ketua umum PBNU itu disampaikan dalam acara halal bihalal dengan warga Nahdiyin, tokoh agama, TNI, serta Polri di Gedung Islamic Center Ambon.
 
"Dua hari lalu, Panglima TNI Gatot Nurmayanto juga telah mengatakan jangan ikuti ulama yang punya agenda mengganti Pancasila karena ideologi ini sudah dipercaya sejak dahulu dalam membangun bangsa yang bermartabat," tandasnya sebagaimana dikutip Republika.
 
Kalau benar apa yang  dikutip media tersebut,  pernyataan Panglima tersebut tentu lebih pada konteks mengingatkan, dan tak dapat dikatakan sebagai sebuah tuduhan. Sebab, seperti yang disampaikan Ketua Bidang Dakwah MUI Pusat, KH Abdusshomad Buchori dan politisi Gerindra, Fadli Zon, beberapa waktu lalu (jauh sebelum badan hukum HTI dicabut), sesungguhnya tidak ada ulama yang anti Pancasila.
 
Menurut KH Abdusshomad Buchori, menghadapi perbedaan pandangan soal kebangsaan dan keagamaan di negeri ini, budaya dialog mesti dikedepankan. Bukan justru melontarkan tudingan atau tuduhan.
 
Termasuk soal langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang diambil pemerintah antara lain karena, menurut Menkopolhukam Wiranto, HTI anti Pancasila.
 
Seharusnya, kata Kiai Shomad, pemerintah maupun pihak-pihak lain tidak semudah itu menuduh HTI demikian. “Jangan gampang menuduh orang anti Pancasila,” ujar Kiai Shomad saat diwawancarai hidayatullah.com di kompleks TMII, Jakarta Timur, belum lama ini.
 
Begitu pula, imbuhnya, jangan gampang menuduh orang atau sekelompok orang anti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Apalagi jika tudingan itu disematkan kepada orang dan umat Islam atau pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. “Kalau ada orang kritis, itu memang cinta tanah air,” ungkap Ketua MUI Jawa Timur ini.
 
Ia mengatakan, kalau ada orang dan kelompok berbicara atau melaksanakan syariat agama, termasuk lewat peraturan-peraturan daerah bernuansa syariat, itu artinya mereka merasa senang tinggal di Indonesia. “Jangan sampai kalau orang bicara syariat, (dituduh) bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya mewanti-wanti.
 
Kiai Shomad menilai, saat ini orang atau pihak yang benar justru dituduh anti dengan kebangsaan, anti NKRI, atau anti Pancasila. Seakan-akan menurutnya Pancasila itu “diperas”.
 
“Sampeyan (Anda) catat, saya tidak setuju Pancasila itu diperas-peras,” tegas Kiai Shomad.
 
Khusus terhadap umat dan ormas-ormas Islam, pemerintah sepatutnya tidak bersikap represif. Tapi justru melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan mengedepankan dialog. “Islam mesti dirangkul,” pesan Kiai Shomad.
 
Senada dengan Kiai Shomad, Wakil Ketua DPR Fadli Zon bebarapa waktu lalu juga melontarkan pernyataan yang meyakini tak ada ulama yang anti Pancasila. 
 
‘’Saya sangat yakin para ulama tak anti Pancasila. Sebaliknya yang anti Islam (Islamophobia) pasti anti Pancasila. Pancasila merangkul semua agama,’’ tulis politisi Gerindra itu melalui akun pribadinya @fadlizon, yang diunggah ketika imam besar Front Pembela Islam Habib Rieziq Shihab ditetapkan sebagai tersangka pelecehan Pancasila. (lya)